Character Camp RiverSide (CC) akan bekerjasama dengan sebuah Perseroan Terbatas yang belum saya kenal. Saya yang akan menanda tangani surat kontrak kerjasama tersebut – mewakili CC. Merasa tidak paham bahasa hukum, saya membawa draft surat perjanjian itu ke rumah Subur, adik ipar saya. Subur adalah seorang pengacara.

Subur memelototi setiap kalimat, setiap kata, bahkan setiap huruf dan tanda baca di kertas tersebut. “Bahasanya sudah benar, Mas. Tetapi saya akan mengubah beberapa kalimat supaya CC lebih diuntungkan. Dengan begitu, apapun yang terjadi di kemudian hari - usaha ini memperoleh keuntungan atau rugi - CC akan tetap untung.” Saya memahami sikap heroiknya. Tapi saya kaget oleh jalan pikiran adik ipar saya ini.

“Bur, terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau kalimatnya sudah bener, biar saja begitu. Ketika mengikat kontrak dengan PT itu, saya ingin berjuang bersama, saling mempercayai, demi keuntungan bersama, bukan saling mencurigai.” Alangkah tidak adil seandainya saya membuat kerjasama yang berisi jebakan kepada pihak lain. PT itu adalah calon teman satu tim, calon mempelai, bukan calon lawan.

“Bur, kalau terjadi pemutusan kerjasama, saya juga akan duduk bersama merundingkan aturan keuntungan ataupun pembagian resiko dengan PT itu. Saya berjanji untuk tidak melibatkan kamu.” Saya mikir, dalam ikatan perkawinan, saya dan pasangan saya pasti telah menikmati kesenangan dan kesedihan bersama. Kalau terjadi pemutusan hubungan, saya lebih rela menyerahkan harta gono-gini kepada pasangan saya, bukannya kepada pihak ke tiga.

Subur sebagai pihak ke tiga, yang datang belakangan, mengadu-domba kami, lalu mendapat fee dari kami berdua. Uenak tenan? Ketika Subur menawarkan diri untuk menjadi pengacara CC, saya langsung menerimanya. “Gajimu seratus ribu rupiah per-bulan. Tugasmu adalah menghapus nomor telepon saya, dan diam.” Subur ngakak.

Beberapa wali murid juga pernah menawarkan jasanya untuk menjadi pengacara CC. Saya katakan kepada mereka bahwa saya memang mencari teman dari semua kalangan. Tetapi saya tidak ingin menyewa dokter jiwa, penggali makam, dan pengacara. Saya bukan orang gila, belum mati, dan tidak ingin melanggar hukum.

Saya tidak setuju pemberlakuan aturan outsourcing. Hak-hak pekerja outsourcing itu sangat sedikit. Kinerja tenaga kerja outsourcing itu selalu standar dan stabil. Kalau kinerja mereka menurun, atau tidak sesuai, perusahaan tinggal mengangkat telepon , maka tenaga kerja bersangkutan akan ditarik oleh agennya. Perusahaan terbebas dari banyak ongkos, terutama ongkos sosial.

Pemberlakuan Upah Minimun Regional juga sulit saya pahami, karena nyatanya jumlah rupiah yang disebutkan belum cukup untuk membiayai hidup karyawan secara layak. Banyak perusahaan memilih yang minimum itu, bahkan diam-diam membayar dibawahnya. Menurut pendapat saya, aturan itu kurang adil.

Sahabat saya mengatakan bahwa, untuk mengukur keadilan, paling gampang dengan cara ‘menyeberang’. Sebagai penjual, cobalah sekali-kali duduk untuk membeli. Sebagai pembeli, cobalah sekali-sekali berposisi sebagai penjual. Dengan demikian kita akan merasakan apakah ‘timbangan’ kita cukup adil.

Karena saya sering memposisikan diri sebagai pekerja, maka cepat-cepat saya mencoba berposisi sebagai juragan. Saya baru sadar bahwa saya adalah salah satu owner sebuah company terbesar di Indonesia (jangan tersenyum, ini beneran). Company kami menggaji 4,6 juta karyawan. Kami para owner telah membayar mereka melalui pajak-pajak kami. Kami juga menyerahkan segala kekayaan alam yang teramat melimpah untuk mereka kelola.

Sebagai sebuah company, mereka juga kami beri kepercayaan penuh untuk mengatur managemen. Semua hak mereka kami penuhi. Lalu kami berkeliling melihat kinerja mereka. Apa yang kami dapat? OMG! Secara umum ternyata kami, para owner banyak dikentuti. Karyawan yang kami sebut sebagai pegawai negeri itu, tenyata sudah merencanakan untuk bekerja santai sejak mereka melamar pekerjaan.

Sejak mereka masih sekolah, mereka memilih untuk berkarir (baca: mencari uang) sebagai seorang pegawai negeri. Alasannya, karena kerjanya santai dan dapat uang pensiun. Ini logika yang mbulet. Kerja kok santai, santai kok kerja. Santai itu artinya beristirahat. Beristirahat itu seharusnya membayar, bukan malah digaji. Pensiun artinya juga beristirahat setelah bekerja serius, bukannya istirahat setelah bersantai. Wah gawat nih.

Kalau company harus menggaji kumpulan orang yang bersantai di kantor, lalu masih membayari lagi ketika mereka beristirahat di rumah (saat pensiun selama puluhan tahun), mampunya sampai kapan? Jumlah mereka tidak sedikit, 4,6 juta – angka nol-nya banyak. Ditambah prestasi mereka dibidang korupsi yang menempati ranking atas dunia, Anda akan pusing membayangkannya. (Anda bisa menyimak berita di koran-koran maupun televisi. Kalau belum puas, silakan pergi ke kantor-kantor pada jam kerja)

So? Terus piye? Memang sulit. Empat koma enam juta karyawan itu tersebar di masyarakat. Mereka bangga pada status mereka. Masyarakat juga menganggap pekerjaan mereka enak (karena santainya tadi), bahkan anak-anak bercita-cita untuk meniru mereka (juga karena santainya).

Beberapa pemuda yang tidak diterima sebagai pegawai negeri ‘terpaksa’ melamar ke company lain, company swasta. Karena company swasta itu tidak punya modal sebesar pemerintah, maka dia tidak siap untuk menerima pegawai yang kerjanya santai. Dia hidup dalam persaingan hidup-mati. Kalau company itu mati, artinya jatah makan dan semua kebutuhan hidup para karyawan juga terhenti. Anak-anak yang tidak bersalah kehilangan biaya sekolah. Bayi-bayi yang tak berdosa kehilangan susu.

Ternyata pilihan bagi pimpinan company hanya dua: membiarkan company-nya ambruk karena ceroboh menerima karyawan santai, atau mengikuti cara outsourcing dan memberlakukan UMR, sambil membina mereka. Mana yang lebih adil? Pilihan yang adil, Insya Allah akan membebaskan company kita, Indonesia dari predikat sebagai negara gagal.